LINKUMKM – Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih berfokus pada keberlangsungan operasional sehari-hari. Keuntungan usaha umumnya kembali digunakan untuk modal kerja, pengembangan usaha, maupun memenuhi kebutuhan operasional. Di tengah dinamika tersebut, perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk persiapan dana pensiun, sering kali belum menjadi prioritas.

Padahal, membangun fondasi keuangan untuk masa depan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi pelaku usaha. Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu program dana pensiun yang memungkinkan peserta menyiapkan dana hari tua melalui investasi yang dikelola secara profesional.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51%. Meskipun demikian, literasi terhadap produk dana pensiun masih relatif rendah sehingga kepesertaan program pensiun, khususnya di kalangan pekerja informal dan pelaku usaha mandiri, masih terbatas.

OJK Institute juga mencatat bahwa indeks literasi dana pensiun baru mencapai sekitar 27,79%, sedangkan indeks inklusinya sekitar 5,37%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman maupun pemanfaatan program dana pensiun masih perlu ditingkatkan, terutama bagi pelaku UMKM yang umumnya tidak memperoleh manfaat pensiun sebagaimana pekerja formal. Selain membantu mempersiapkan kehidupan setelah memasuki usia non-produktif, DPLK juga mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan disiplin dalam mengelola keuangan. Dengan memisahkan dana pensiun dari modal usaha maupun kebutuhan konsumtif, pelaku usaha dapat mengurangi risiko penggunaan dana masa depan untuk menutup kebutuhan operasional bisnis.

DPLK sendiri merupakan bagian dari sistem dana pensiun yang pengaturannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dana yang disetorkan peserta akan diinvestasikan sesuai pilihan portofolio, seperti pasar uang, pendapatan tetap, atau saham, sehingga memiliki potensi berkembang mengikuti hasil investasi yang diperoleh.

Panduan Praktis Memulai DPLK bagi Pelaku UMKM

• Evaluasi kemampuan keuangan. Sisihkan sebagian laba usaha secara rutin, misalnya sekitar 5–10% sesuai kemampuan dan kondisi arus kas bisnis.
• Pilih profil investasi yang sesuai. Sesuaikan pilihan portofolio dengan target usia pensiun dan tingkat toleransi terhadap risiko.
• Pastikan legalitas penyelenggara. Pilih DPLK yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
• Manfaatkan pembayaran otomatis (autodebet). Fitur ini membantu menjaga konsistensi iuran sehingga tujuan dana pensiun lebih mudah tercapai.

Kebebasan finansial bagi pelaku UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya omzet atau laba usaha, tetapi juga oleh kemampuan membangun aset jangka panjang. Dengan mulai merencanakan dana pensiun melalui DPLK, pelaku UMKM tidak hanya memperkuat keberlanjutan usahanya, tetapi juga mempersiapkan kehidupan yang lebih aman dan sejahtera pada masa pensiun.